JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah dasar hukum untuk menjerat pinjaman online ilegal, tengah disiapkan pemerintah. <br /> <br />Salah satunya penggunaan pasal undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, karena seringkali penyedia jasa pinjol ilegal mengancam korban dengan menyebarkan foto asusila. <br /> <br />Baca Juga Bareskrim Polri Tangkap Bos Pinjol yang Teror Ibu di Wonogiri hingga Bunuh Diri, Ternyata WN China di https://www.kompas.tv/article/224724/bareskrim-polri-tangkap-bos-pinjol-yang-teror-ibu-di-wonogiri-hingga-bunuh-diri-ternyata-wn-china <br /> <br />Hal itu diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud MD pada 22 Oktober kemarin. <br /> <br />Penggunaan pasal UU ITE sebagai senjata untuk menindak pinjol ilegal, disambut baik Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan. <br /> <br />Meski demikian, menurut Asep, masih ada sejumlah pasal lainnya yang bisa digunakan untuk menjerat pinjol ilegal, diantaranya undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang OJK. <br /> <br />Selain penegakan hukum, Asep juga mendorong pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat soal lembaga keuangan resmi, demi menghindari jasa pinjol ilegal. <br /> <br />Setali tiga uang, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, juga mengapresiasi tindakan tegas pemerintah dan Polri dalam memberantas pinjaman online ilegal, salah satunya dengan menerapkan undang-undang ITE. <br /> <br />Namun, Arsul juga menilai, Polri perlu menggandeng sejumlah pihak, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai elemen masyarakat sipil, untuk mengawasi pemberantasan pinjol ilegal. <br /> <br />Langkah penegakan hukum terhadap pinjol ilegal harus dilaksanakan secara berkelanjutan. <br /> <br />Agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban. <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/224755/ancam-dan-intimidasi-korban-uu-perlindungan-konsumen-bisa-digunakan-untuk-jerat-pinjol-ilegal
