KOMPAS.TV - Mahkamah Agung atau MA mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah soal pengetatan remisi koruptor. <br /> <br />Dalam PP ini koruptor bisa mendapat remisi dengan syarat lebih ketat dibanding narapidana lainnya. <br /> <br />Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa hak mendapat remisi harus diberikan tanpa terkecuali kepada semua warga binaan,kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. <br /> <br />Dalam laman direktori putusan MA, uji materi terkait pencabutan PP pengetatan remisi koruptor diputus pada 28 Oktober 2021. <br /> <br />Uji materi diajukan sejumlah warga binaan yang tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin Bandung. <br /> <br />Baca Juga 6 Anggota DPRD DKI Disebut di Sidang Korupsi Tanah Munjul, KPK: Akan Kami Dalami di https://www.kompas.tv/article/226635/6-anggota-dprd-dki-disebut-di-sidang-korupsi-tanah-munjul-kpk-akan-kami-dalami <br /> <br />Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/226847/sorotan-ma-cabut-aturan-pengetatan-remisi-koruptor
