KOMPAS.TV - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, ada puluhan ribu ASN di seluruh Indonesia yang terindikasi masih menerima bantuan sosial dari pemerintah. <br /> <br />Profesinya mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan. <br /> <br />Kementerian Sosial melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial atau Bansos. <br /> <br />Dalam proses verifikasi itu, Kemensos menemukan ada 31.000 Aparatur Sipil Negara atau ASN di 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah, seperti bantuan pangan non pemerintah dan program Keluarga Harapan. <br /> <br />Risma menambahkan, profesi ASN yang masuk dalam data itu mulai dari dosen, pegawai di Instansi Pemerintah, hingga tenaga kesehatan. <br /> <br />Ada juga ASN yang memiliki rumah besar di tengah kota. <br /> <br />Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta ASN mengembalikan bansos yang diterima. <br /> <br />Muhadjir mengakui, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, untuk itu pemerintah akan melakukan perbaikan data. <br /> <br />Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengkritisi temuan ini. <br /> <br />Ia meminta mensos untuk lebih focus dan berusaha memecahkan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data <br /> <br />Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) <br /> <br />"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan Lembaga Pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang. Kata Hidayat Nur Wahid, seperti kami kutip dari kompas.com. <br /> <br />Baca Juga Sebut Kisruh Data Bansos Tidak Akan Pernah Selesai, KSP: Karena Orang Miskin Datanya Berubah-ubah di https://www.kompas.tv/article/233735/sebut-kisruh-data-bansos-tidak-akan-pernah-selesai-ksp-karena-orang-miskin-datanya-berubah-ubah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/233787/ksp-jokowi-sudah-minta-mensos-benahi-data-bansos
