CIREBON, KOMPAS.TV - Tercatat lebih dari 2.000 aparatur sipil negara (ASN), beserta lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial (bansos). <br /> <br />Jumlah ini ditemukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon saat melakukan verifikasi validasi (verval) pada data DTKS tersebut. <br /> <br />Dinsos, beserta Ketua DPRD sedang memastikan data tersebut. <br /> <br />Bila terbukti, ASN dan anggota DPRD akan segera dikeluarkan dari data tersebut. <br /> <br />Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Dinsos Iis Iskandar, pada Kamis (25/11) siang. <br /> <br />Iis menyampaikan data tersebut ia terima dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu. <br /> <br />Tidak hanya sekedar verifikasi dan validasi, Dinsos juga langsung melakukan konfirmasi ke sejumlah instansi terkait. <br /> <br />Mereka mengirimkan surat terkait temuan tersebut agar segera dipastikan kebenaranya. <br /> <br />Baca Juga Dinsos Cirebon Verifikasi Faktual Penerima Bansos di https://www.kompas.tv/article/235918/dinsos-cirebon-verifikasi-faktual-penerima-bansos <br /> <br />Iis menegaskan, dinas terkait juga dinilai perlu memberikan sanksi agar sikap tersebut tidak dilakukan kembali oleh ASN lainnya. <br /> <br />Hingga kini, pihak Dinsos masih melakukan penelitian terhadap DTKS tersebut; apakah ASN tersebut benar benar menerima atau hanya terdata saja. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/236126/lebih-dari-2-000-asn-dan-5-anggota-dprd-cirebon-terekam-dalam-data-penerima-bansos-benarkah
