KOMPAS.TV - Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden, kembali jadi pembicaraan jelang tahun politik 2024. <br /> <br />Sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Parpol di parlemen pun terbelah soal sikap terhadap Presidential Threshold sebesar 20% yang masih menjadi pedoman di Pilpres. <br /> <br />Partai Demokrat mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden, alias 0%. <br /> <br />Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan adanya ambang batas ini akan digunakan untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki masyarakat. <br /> <br />Baca Juga Demokrat Minta Perppu Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra: Memangnya Ada Kegentingan? di https://www.kompas.tv/article/243087/demokrat-minta-perppu-hapus-presidential-threshold-20-persen-gerindra-memangnya-ada-kegentingan <br /> <br />"Sebaik-baiknya itu adalah 0%, karena dengan 0% ini sebuah peserta pemilu, partai-partai peserta pemilu itu bisa mencalonkan dan bisa memberikan alternatif yang bagus buat bangsa." <br /> <br />Sementara itu, PDI Perjuangan menilai ambang batas pencalonan presiden 20% kursi di DPR merupakan keputusan bersama dari semua Parpol, jadi tidak ada alasan untuk mengubahnya. <br /> <br />Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya ingin ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20% yang berlaku saat ini, demi membuka ruang bagi banyak pihak untuk berkompetisi di Pilpres. <br /> <br />Baca Juga Presidential Threshold Sebesar 4 Persen Dinilai Paling Relevan Saat Pilpres 2024 di https://www.kompas.tv/article/242570/presidential-threshold-sebesar-4-persen-dinilai-paling-relevan-saat-pilpres-2024 <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/243726/pdi-p-tak-ada-alasan-kuat-mengubah-ambang-batas-pencalonan-presiden
