JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menyebut, ada kepentingan politik terkait Pilpres atas revisi Upah Minimum Provinsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. <br /> <br />Pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Adi Mahfudz disampaikan menanggapi merevisi UMP DKI Jakarta yang dilakukkan Anies Baswedan. <br /> <br />Indikasi motif politik ini disebutkan karena Anies sebelumnya pernah meminta Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah formula penetapan UMP tahun 2022. <br /> <br />Baca Juga Perusahaan Besar Dukung Kenaikan UMP DKI Jakarta, Said Iqbal: Mereka Justru Sayangkan Sikap Apindo di https://www.kompas.tv/article/243734/perusahaan-besar-dukung-kenaikan-ump-dki-jakarta-said-iqbal-mereka-justru-sayangkan-sikap-apindo <br /> <br />Para pengusaha juga mempersoalkan revisi UMP yang dilakukan Anies seharusnya harus dilakukan berdasarkan pembicaraan ketiga belah pihak. <br /> <br />Menanggapi ancaman Apindo yang akan menggugat kebijakan Anies soal revisi UMP, Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan Apindo seharusnya melihat kondisi perekonomian tahun ini lebih baik. <br /> <br />Said Iqbal membandingkan kenaikan UMP pada tahun lalu, di mana kenaikan rata-rata UMP jauh lebih besar dibanding tahun ini dengan rata-rata kenaikan hanya 1%. <br /> <br />Baca Juga Revisi UMP Jakarta Jadi 5,1 Persen, Anies Disebut Bikin Gaduh oleh Politisi PDIP di https://www.kompas.tv/article/243990/revisi-ump-jakarta-jadi-5-1-persen-anies-disebut-bikin-gaduh-oleh-politisi-pdip <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/244003/anies-baswedan-revisi-ump-dki-jakarta-2022-kadin-ada-kepentingan-politik-terkait-pilpres-2024
