KOMPAS.TV - Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap kepala Satpol PP yakni Agus Supriyadi dari jabatannya terhitung 23 Desember 2021. <br /> <br />Ini dampak dari aksi buruh aliansi buruh Banten bersatu yang menduduki kantor Gubernur Banten. <br /> <br />Gubernur Banten membebastugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari jabatanya, terhitung hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. <br /> <br />Baca Juga Wagub soal Pengusaha Keberatan UMP DKI: Kalau Ingin Sukses Harus Perhatikan Kesejahteraan Buruh di https://www.kompas.tv/article/243940/wagub-soal-pengusaha-keberatan-ump-dki-kalau-ingin-sukses-harus-perhatikan-kesejahteraan-buruh <br /> <br />Menurut Kepala BKD Provinsi Banten keputusan diambil karena terindikasi fungsi-Satpol PP tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan pusat Pemerintahan Provinsi Banten. <br /> <br />Terlebih atas unjuk rasa buruh yang sampai menduduki kantor Gubernur Banten. <br /> <br />Pembebastugasan dari jabatan Kasatpol PP berlaku sampai dengan dikeluarkan keputusan tetap terhadap status Kasatpol PP yang didasarkan pada pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk Gubernur Banten. <br /> <br />Puluhan anggota serikat buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim karena kecewa dengan penetapan ump yang hanya naik satu persen. <br /> <br />Buruh yang demonstrasi menerobos kantor Wahidin Halim dan mengambil makanan dan minuman di ruangan kerja Gubernur Banten. <br /> <br />Peserta aksi juga mengacak-acak ruangan kerja gubernur mulai menginjak sofa hingga menduduki kursi Wahidin Halim. <br /> <br />Mereka kecewa dengan Gubernur Banten Wahidin Halim yang tak pernah menemui massa buruh meski telah berkali-kali melakukan aksi dan meminta audiensi. <br /> <br />Buruh memprotes kenaikan UMP yang hanya satu persen berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang naik hingga lima persen. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/244840/buntut-aksi-buruh-duduki-kantor-gubernur-wahid-halim-pecat-kepala-satpol-pp
