KOMPAS.TV - Menjelang akhir 2021, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan keprihatinan peristiwa yang terjadi sepanjang 2021. <br /> <br />Kedua lembaga legislasi itu meminta pemerintah serius menangani masalah hukum terutama kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan praktik demokrasi Indonesia. <br /> <br />Sejumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak menjadi perhatian public sepanjang 2021. <br /> <br />Tak heran bila melihat pemberitaan berkali-kali kasus kekerasan muncul. <br /> <br />Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai 20 Desember 2021, mencatat ada 17.141 perempuan yang menjadi korban kekerasan, 48,3 persen diantaranya adalah anak-anak. <br /> <br />Secara khusus kekerasan seksual terhadap perempuan jadi perhatian ketua DPR Puan Maharani. <br /> <br />Kasus-kasusnya belum bisa tertangani dengan baik lantaran Undang-Undang Yang melindungi korban dari kekerasan seksual belum disahkan DPR untuk dibahas di Senayan hingga akhir 2021. <br /> <br />Di refleksi akhir tahunnya Puan berjanji untuk mengajak para politikus di DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang kekerasan seksual supaya bisa dibahas DPR. <br /> <br />Dua kasus yang jadi perhatian Puan adalah kasus di Bandung, Jawa Barat dan Maros, Sulawesi Selatan. <br /> <br />Kasus kasus pemerkosaan di Bandung dan Maros menambah panjang kejahatan seksual di Indonesia termasuk eksploitasi anak oleh guru pembimbing agama beberapa waktu lalu. <br /> <br />Baleg DPR RI sudah menyelesaikan pembahasan RUU TPKS dan di masa sidang mendatang, "kami segera agendakan sebagai RUU inisiatif DPR." Kata ketua DPR puan maharani. <br /> <br />Maraknya kasus hukum juga jadi sorotan ketua MPR Bambang Soesatyo. <br /> <br />Bahkan world justice project kata Bambang menempatkan posisi Indonesia dalam penanganan masalah hukum pada 2021 menurun dibanding 2020 dan 2019. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/247114/refleksi-akhir-tahun-dpr-mpr-soroti-kasus-kekerasan-seksual-dan-masalah-hukum-sepanjang-2021
