JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan penuh pada Januari 2022. <br /> <br />Langkah ini ditempuh untuk mengamankan pasokan batu bara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta menghindari pemadaman listrik, lebih dari 10 juta pelanggan PLN. <br /> <br />Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Jokowi Widodo menegaskan, akan mencabut izin usaha perusahaan batu bara, jika melanggar aturan ini. <br /> <br />Larangan eskpor berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi. <br /> <br />Ya, IUPK merupakan kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan PKP2B. <br /> <br />Selama ini, pengusaha batu bara wajib memasok batu bara dalam negeri atau DMO minimal 25 persen dari rencana produksi yang disetujui. <br /> <br />Namun, realisasinya, pasokan batu bara ke PLN setiap bulan di bawah kewajiban DMO. <br /> <br />Dan pada akhir 2021, pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara. <br /> <br />Langkah pemerintah melarang ekspor batu bara cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha batu bara. <br /> <br />Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendukung kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. <br /> <br />Baca Juga Cegah Krisis Listrik, Pemerintah Larang Ekspor Batu Baru Selama Sebulan Penuh di https://www.kompas.tv/article/248059/cegah-krisis-listrik-pemerintah-larang-ekspor-batu-baru-selama-sebulan-penuh <br /> <br />Meski demikian, APBI meminta pemerintah mendapatkan solusi jangka panjang agar permasalahan pasokan batu bara, tidak terjadi lagi. <br /> <br />Untuk membahas lebih dalam tentang larangan ekspor batu bara, Kompas TV telah bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/248196/energy-watch-minta-pemerintah-untuk-cari-solusi-jangka-panjang-untuk-tangani-defisit-batu-bara
