KOMPAS.TV - Wacana penghapusan BBM jenis premium sudah ada sejak Desember 2014, karena ada indikasi pemburu rente atau mafia migas. <br /> <br />Baca Juga Pertalite dan Premium akan Dihapus, Ini Perbandingan Harga BBM Pertamina dengan Shell di https://www.kompas.tv/article/246183/pertalite-dan-premium-akan-dihapus-ini-perbandingan-harga-bbm-pertamina-dengan-shell <br /> <br />Pertamina lantas mengeluarkan BBM jenis baru pertalite pada April 2015, BBM dengan ron 90 ini diharapkan menjadi peralihan dari premium. <br /> <br />Untuk mempermulus penghapusan premium di tahun 2018 diterbitkanlah perpres nomor 191 tahun 2014 yang intinya mengatur premium masih bisa dijual di Indonesia kecuali di Pulau Jawa dan Bali. <br /> <br />Namun masih di tahun yang sama pemerintah merevisi aturan itu dan memaksa Pertamina menjual kembali premium di wilayah Jawa dan Bali. <br /> <br />Akhir tahun 2021 pihak pemerintah kembali melontarkan wacana penghapusan premium dengan alasan perbaikan kualitas lingkungan. <br /> <br />Di awal tahun 2022 ini pemerintah mengeluarkan perpres 117 tahun 2021 terkait tata kelola BBM di Indonesia, termasuk penggunaan bbm minimum ron 88 di seluruh Indonesia. <br /> <br />Road map atau peta jalan menuju penggunaan energi yang ramah lingkungan memang diperlukan, namun efek sosiol ekonomi masyarakat luas yang turut diperhatikan pemerintah. <br /> <br />Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, bahwa tidak ada penghapusan bahan bakar jenis premium maupun pertalite. <br /> <br />Febrio juga menyebut pihaknya memang ingin meng-encourage masyarakat untuk mengkonsumsi bahan bakar yang semakin bersih dan itu terlihat bahwa penggunaan premium menurun. <br /> <br />Namun di sisi lain penghapusan premium tidak bisa dihapus begitu saja untuk menjaga daya beli masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat miskin dan rentan juga jadi hal yang diperhitungkan. <br /> <br />Sementara itu pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, kebijakan penghapusan premium harus dilakukan. <br /> <br />Fahmi juga menyebut, bahwa dengan tidak menghapus premium adalah kebijakan salah kaprah dengan kebijakan Jokowi dalam mewujudkan green energy. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/248389/kepala-bkf-kementerian-keuangan-tak-ada-penghapusan-premium-pertalite
