JAKARTA, KOMPAS.TV - Krisis pasokan batubara ke PLTU PLN yang mengancam aliran listrik hingga 10 juta pelanggan membuat pemerintah melarang ekspor selama 1 bulan. <br /> <br />Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. <br /> <br />Jokowi juga menegaskan sanksi bagi pengusaha yang melanggar larangan ekspor batubara, hingga pencabutan izin. <br /> <br />Deputi I KSP Febry Calvin tetelepta menjelaskan kebijakan Domestic Market Obligation yang dikeluarkan pemerintah adalah langkah melindungi kebutuhan rakyat, dibanding permintaan global yang dilanda krisis energi. <br /> <br />Baca Juga Jokowi Larang Ekspor Batu Bara, Harganya Capai Kenaikan Tertinggi Sejak Desember 2021 di https://www.kompas.tv/article/248632/jokowi-larang-ekspor-batu-bara-harganya-capai-kenaikan-tertinggi-sejak-desember-2021 <br /> <br />Tahun 2022 ini, proyeksi kebutuhan batubara ketenagalistrikan membutuhkan hingga 119,19 juta ton batubara yang sebagian besar dibutuhkan PLTU milik PLN dan sisanya untuk PLTU IPP. <br /> <br />Tingginya permintaan batubara global setahun terakhir akibat krisis energi, mendongkrak nilai ekspor batubara 2021 hingga Rp420,32 triliun atau naik 90,5 persen dari tahun 2020. <br /> <br />Tujuan ekspor terbesar adalah China senilai Rp99,15 triliun. <br /> <br />Pihak PLN menjamin tidak ada pemadaman listrik setelah berhasil memastikan pasokan pembangkit hingga beberapa waktu ke depan. <br /> <br />Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, APBI, mendesak solusi permanen pasokan batubara domestik. <br /> <br />Negara terdampak larangan eskpor seperti Jepang melalui duta besarnya menyurati Kementerian ESDM atas pelarangan eskpor batubara ini. <br /> <br />Geliat aktivitas ekonomi di sebagian besar negara di dunia memicu krisis pasokan energi. <br /> <br />Kondisi ini memicu kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga listrik. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/249066/larangan-ekspor-batu-bara-dari-presiden-jokowi-menuai-polemik
