KOMPAS.TV - Pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia soal Pilpres, menuai polemik. <br /> <br />Dalam hasil diskusi di sebuah acara, Bahlil mengungkapkan bahwa ada pemikiran dari kalangan dunia usaha, agar jadwal Pilpres mundur karena alasan pandemi. <br /> <br />Pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM tersebut ditanggapi pengamat ekonomi dan pengusaha. <br /> <br />Pengamat Ekonomi dari Core Indonesia, Mohammad Faisal Menilai tidak ada urgensi kuat untuk menunda pemilu, apalagi pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-undang. <br /> <br />Baca Juga Partai Demokrat: Kalau Ekonomi Jadi Alasan Tunda Pilpres, Seharusnya SBY Tiga Periode di https://www.kompas.tv/article/251333/partai-demokrat-kalau-ekonomi-jadi-alasan-tunda-pilpres-seharusnya-sby-tiga-periode <br /> <br />Sementara kalangan pengusaha ibu kota menilai yang terpenitng adalah iklim usaha tetap kondusif, jelang dan saat Pemilihan Presiden 2024. <br /> <br />Menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menganggap pernyataan Bahlil sangat menyesatkan dan tidak mengerti konstitusi. <br /> <br />Pemikiran soal maju mundur gelaran Pilpres juga terkait dengan masa jabatan Presiden sebelumnya. <br /> <br />Jika melihat kembali ke belakang, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak berniat untuk menjabat selama 3 periode, dan Jokowi pun menyatakan jabatan 3 periode tersebut dicetuskan pihak tertentu yang bermaksud menjerumuskan atau cari muka. <br /> <br />Apa pun keputusan politik yang diambil, jelang Pilpres memang sudah seharusnya sesuai dengan amanat konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat. <br /> <br />Baca Juga Dinilai Mampu Atasi Persoalan Bangsa, Prabowo-Muhaimin Dapat Dukungan Maju Pilpres 2024 di https://www.kompas.tv/article/251213/dinilai-mampu-atasi-persoalan-bangsa-prabowo-muhaimin-dapat-dukungan-maju-pilpres-2024 <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/251469/pilpres-mundur-karena-alasan-pandemi-begini-pendapat-pengamat-ekonomi
