JAKARTA, KOMPAS.TV - Selasa (18/1) siang, sidang paripurna berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi inisiatif DPR. <br /> <br />Sebelumnya, rancangan sudah enam tahun dibahas tanpa ada kesepakatan di Senayan untuk mengesahkannya menjadi inisiatif DPR. <br /> <br />Ketua DPR RI, Puan Maharani, segera menepati janjinya dengan mengesahkan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR. <br /> <br />Pekan lalu, Puan berjanji kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang mendesak Rancangan Undang-Undang segera diproses DPR. <br /> <br />Janji puan ibarat oase; di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. <br /> <br />Meski aparat hukum menindak para pelaku pencabulan dan perkosaan, alat pembuat jera pelaku tak juga lengkap. <br /> <br />Lantaran, rancangan peradilan tak juga selesai dibahas di Senayan. <br /> <br />Penyebabnya, sejak 2015, selalu ada fraksi yang tak setuju rancangan diproses menjadi inisiatif DPR. <br /> <br />Yang terakhir, pekan lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menolak pengesahan. <br /> <br />Alasannya, karena isi RUU dianggap belum menyeluruh melindungi korban terhadap kejahatan seksual. <br /> <br />Baca Juga Menteri PPPA: Jangan Buka Identitas Korban Kekerasan Seksual! di https://www.kompas.tv/article/242224/menteri-pppa-jangan-buka-identitas-korban-kekerasan-seksual <br /> <br />PKS ingin ada aturan hukum juga yang menindak perzinahan dan perilaku seks bebas. <br /> <br />Bila lolos jadi RUU yang sah, pemerintah sudah siap menjadi mitra membahas rancangan menjadi Undang-Undang. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/252608/kasus-kekerasan-seksual-menggila-puan-sebut-ruu-tpks-akan-jadi-prioritas-di-dpr
