KOMPAS.TV - Rencana pemindahan ibu kota negara masih menjadi perbincangan hangat, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama ibu kota baru Indonesia yakni Nusantara. <br /> <br />Pengumuman Nusantara sebagai nama ibu kota baru dilakukan Menteri PPN Kepala Bappenas saat rapat bersama panja RUU ibu kota negara, Senin (17/01) siang. <br /> <br />Suharso menyebut, nama Nusantara sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nama Nusantara dipilih pemerintah karena telah dikenal masyarakat luas baik dalam negeri maupun global dan sudah menjadi ikon Indonesia. <br /> <br />Baca Juga Jokowi Sebut Kemungkinan Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN pada 2024 di https://www.kompas.tv/article/253144/jokowi-sebut-kemungkinan-istana-dan-sejumlah-kementerian-akan-pindah-ke-ikn-pada-2024 <br /> <br />Presiden Joko Widodo menyebut, pemindahan ibu kota baru menjadi bagian dari transformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri besar yang kompetitif di tingkat global. <br /> <br />Namun PKS menyebut ada banyak pihak yang menolak rencana ini sehingga harus dilakukan referendum. <br /> <br />Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, bahkan sesudah pengesahan RUU IKN, kelompok masyarakat di Kaltim membuat suatu koalisi namnya koalisi masyarakat Kaltim, merek menolak UU IKN. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/253192/pks-ada-banyak-kelompok-masyarakat-yang-tolak-pemindahan-ibu-kota-negara