LANGKAT, KOMPAS.TV - Sebelumnya, KPK menggagalkan transaksi uang suap dari pihak kontraktor yang dijanjikan memenangkan tender proyek Pemkab Langkat oleh Terbit. <br /> <br />Alhasil, Terbit terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu. <br /> <br />Dilanjutkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant CARE melaporkan temuan kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ke Komnas HAM. <br /> <br />Temuan ini berdasarkan informasi warga sekitar, menyusul penangkapan sang bupati oleh KPK. <br /> <br />Di dalam kerangkeng yang terkunci itu, ditemukan ada 40 orang yang diduga dipekerjakan di ladang sawit milik Bupati Langkat. <br /> <br />Kerangkeng itu diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba bagi warga Langkat. <br /> <br />Kerangkeng yang sudah ada sejak 10 tahun terakhir itu diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba, meski sudah dibantah BNN. <br /> <br />Benarkah ini semua hanya kedok sebagai praktik perbudakan modern? Dan bagaimana dengan proses hukumnya? <br /> <br />Kompas TV akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, di antaranya Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik; Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil; dan Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/255578/komnas-ham-butuh-pendapat-ahli-untuk-kaji-temuan-kerangkeng-di-belakang-rumah-bupati-langkat
