JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah Purnawirawan TNI, Aktivis, hingga politisi mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru ke Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Lantas, apa saja yang menjadi dasar gugatan? Benarkah pembahasan UU IKN oleh pemerintah dan DPR minim keterlibatan unsur masyarakat? <br /> <br />Apa saja poin krusial yang jadi materi gugatan? <br /> <br />Apakah benar UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan? Apa maksudnya? <br /> <br />Beberapa pihak menyebut bahwa pemerintah dan DPR dianggap menyembunyikan hal-hal yang esensial dan strategis terkait penyusunan UU IKN; apa saja? <br /> <br />Selain itu, para penggugat juga menyoal Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dianggap bermasalah karena swasta ataupun asing berpotensi membangun objek vital nasional; di mana letak masalahnya? <br />Lalu, bagaimana dengan sisi filosofis, sosiologis, dan yurisis? Apa yang menjadi perhatian para penggugat soal ini?? <br /> <br />Membahas sorotan ini, Kompas TV sudah bersama Kuasa Pemohon Gugatan Uji Materi UU IKN, Victor Santoso; serta Anggota Panitia Khusus Rancangan UU IKN DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/257699/dari-anggaran-hingga-pembangunan-ada-66-tokoh-gugat-uu-ikn-dan-sebut-ikn-proyek-kilat-yang-gegabah
