KOMPAS.TV - Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menepis anggapan bahwa aturan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib layanan publik disebabkan oleh kondisi keuangan yang buruk. <br /> <br />Ali Ghufron Mukti mengatakan selama ini ada mispersepsi bahwa BPJS tengah mengumpulkan uang. Sebaliknya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan tergolong baik. <br /> <br />Hal ini terlihat dari dana jaminan sosial yang cukup untuk biaya layanan kesehatan hingga 4,8 bulan. Angka ini melebihi standar minimal. <br /> <br />Pemerintah justru ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan sosial di bidang kesehatan. <br /> <br />BPJS Kesehatan ini akan menjadi Kartu Sakti. Artinya keanggotaan atau kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat untuk sejumlah pelayanan publik. <br /> <br />Untuk jual beli tanah misalnya, menurut rencana ini mulai dijalankan bulan Maret 2022, dimana pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli harus merupakan peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional. <br /> <br />Layanan Publik lainnya, berupa pengurusan SIM, STNK dan SKCK. <br /> <br />Kemudian, daftar haji dan umrah, pengajuan kredit usaha rakyat, serta pengajuan izin usaha. <br /> <br />Syarat BPJS sebagai syarat layanan publik masuk dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah menyebut ini adalah cara agar program JKN makin optimal. <br /> <br />Saat ini, kepesertaan JKN-KIS sudah mencapai 235,7 juta orang atau sekitar 86% dari penduduk Indonesia. Targetnya pada 2024 angka ini bisa naik menjadi 98% atau 265, 5 juta orang. <br /> <br />Dalam jangka waktu 3 tahun ada tambahan 29,8 juta orang yang harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ombudsman melihat, seharusnya kepesertaan mandiri Bpjs Kesehatan atau suka rela bisa didorong jika layanan kesehatan ikut diperbaiki. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/264851/mendadak-aturan-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-layanan-publik-mulai-maret
