JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana soal penundaan Pemilu 2024 kembali menghangat setelah Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan wacana tersebut. <br /> <br />Gus Imin, menyampaikan pemilu bisa ditunda untuk satu hingga dua tahun kedepan karena konidisi ekonomi yang ambruk akibat pandemi. <br /> <br />Setelahnya, Zulhas selaku Ketum PAN juga setuju soal usulan ini, ia beralasan situasi pandemi masih terjadi. <br /> <br />Sementara itu, Ketum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 24 Februari 2022 sempat berdialog dengan petani di Siak, Riau. <br /> <br />Aspirasi mereka ingin kebijakan yang sama dilanjutkan, kebijakan yang sama bisa terus berjalan dan ini yang akan dibawa Golkar untuk dibicarakan dengan partai politik (parpol) lainnya. <br /> <br />Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf JK Kalla mengatakan isu menunda Pemilu 2024 dari jadwal yang telah ditetapkan adalah bentuk pelanggaran konstitusi. <br /> <br />Kalla mengingatkan semua pihak harus berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilu. <br /> <br />Ia khawatir wacana penundaan pemilu akan berujung pada masalah, karena ada pihak yang ingin mengedepankan kepentingan pribadi. <br /> <br />Di sisi lain, Presiden Joko Jokowi Widodo menanggapi soal wacana penundaan Pemilu 2024, yang tengah jadi perbincangan. <br /> <br />Presiden menyatakan, dalam ranah demokrasi, usulan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden diperbolehkan; tapi Presiden Jokowi menegaskan semua pihak termasuk dirinya, harus tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/267574/pkb-hingga-pan-penundaan-pemilu-2024-dirasa-perlu-untuk-pulihkan-ekonomi-di-masa-pandemi
