KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa fleksibel termasuk pembiayaan dari investor. <br /> <br />Namun, kini pemerintah memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau "crowd funding" dari masyarakat untuk membangun ibu kota negara. <br /> <br />Baca Juga Dubes Ukraina Datang ke DPR Sebut Putin Sebaiknya Tak Diundang di Pertemuan G20 di https://www.kompas.tv/article/273962/dubes-ukraina-datang-ke-dpr-sebut-putin-sebaiknya-tak-diundang-di-pertemuan-g20 <br /> <br />Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono angkat bicara soal wacana pembiayaan ibu kota baru melalui crowd funding atau urun dana. <br /> <br />Sidik menyebut, crowd funding adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non APBN. Dimana penggalangan dana ini melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial. <br /> <br />"Sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujar Sidik pada Jumat, 24 Maret 2022. <br /> <br />Sementari itu seperti yang dilansir dari Kompas.com, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menegaskan, pemerintah menjamin tidak akan ada pengambilan lahan secara paksa. <br /> <br />"Pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan hak masyarakat dan hak masyarakat adat atas tanah," ucapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022). <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/273972/biaya-pembangunan-ikn-nusantara-masyarakat-ikut-patungan
