JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengupayakan untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU TPKS. <br /> <br />Payung hukum ini bertujuan untuk mengakomodasi para korban kekerasan seksual mendapat perlindungan hukum. <br /> <br />Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sepanjang 2021, terdapat 10.247 kasus kerasan terhadap perempuan. <br /> <br />Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat pada 2021, terdapat 9% kekerasan berbasis gender kerap terjadi perempuan yang dilakukan oleh kelompok yang seharusnya menjadi pelindung dan tauladan. <br /> <br />Sering kali pelaku kekerasan adalah pihak yang memiliki kekusaan terhadap korban. <br /> <br />Baca Juga Direncanakan Sah Sebelum Masa Reses, Pemerintah Siap Bahas RUU TPKS dengan DPR di https://www.kompas.tv/article/273566/direncanakan-sah-sebelum-masa-reses-pemerintah-siap-bahas-ruu-tpks-dengan-dpr <br /> <br />Beberapa waktu lalu 12 santri di Bandung menjadi korban kekerasan seksual yang didalangi oleh pemilik pondok pesantren. <br /> <br />Meski pelaku telah divonis kurungan penjara seumur hidup, trauma para korban tidak akan pernah dapat dipulihkan. <br /> <br />Maka dari itu perlu peran dari pemerintah untuk menanggulangi kejahatan luar biasa ini melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih terjegal di DPR. <br /> <br />Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyoroti belum ada regulasi yang melindungi para korban kekerasan seksual secara khusus. <br /> <br />Psikolog klinis menjelaskan mengenai bentuk bentuk pelecehan seksual yang terkandung dalam TPKS. <br /> <br />Seperti objek gender dijadikan bahan candaan, perilaku menggoda, pemaksaan oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa dan juga dalam bentuk sentuhan fisik yang disengaja. <br /> <br />Maka dari itu pemerintah perlu bergegas untuk menyediakan payung hukum. <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/275175/ruu-tpks-pemerintah-bergegas-sediakan-payung-hukum-bagi-para-korban-kekerasan-seksual
