JAKARTA, KOMPAS TV Indonesia Corruption Watch atau ICW datangi kantor Kementerian Maritim dan Investasi atau kantor Luhut Panjaitan pada Rabu (30/3). <br /> <br />Kedatangan ICW untuk mengirim surat pada Luhut, yang isinya permintaan untuk membuka Big Data penundaan Pemilu 2024 yang pernah Luhut sampaikan. <br /> <br />"Kenapa kami concern? Setiap informasi yang disampaikan pejabat public Luhut Panjaitan berdasarkan Undang-undang keterbukaan informasi publik, harus mampu dijelaskan," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (30/3). <br /> <br />Baca Juga ICW sebut Pernyataan Luhut soal Big Data Layak Dikecam: Agar Tidak Langkahi Amanat Konstitusi di https://www.kompas.tv/article/275249/icw-sebut-pernyataan-luhut-soal-big-data-layak-dikecam-agar-tidak-langkahi-amanat-konstitusi <br /> <br /> ICW juga menyebut bahwa tidak ada kaitan dan klausula antara tugas Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi terkait politik, dalam hal ini Pemilu 2024. <br /> <br />Dalam sebuah kesempatan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut terdapat 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. <br /> <br />"Concern ICW dan masyarakat luas untuk menagih apa yang disampaikan Luhut," tutur Kurnia. <br /> <br /> Sebelumnya Luhut melalui juru bicaranya menyebut tidak bisa membuka informasi terkait klaim big data yang disampaikan Luhut. <br /> <br />Jika surat ICW tidak direspons, maka pihaknya menyebut akan menempuh jalur litigasi melalui sidang di Komisi Informasi Pusat. <br /> <br />Video Editor: Laurensius Galih <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/275272/icw-datangi-kantor-luhut-tagih-pembuktian-big-data-penundaan-pemilu-2024
