KOMPAS.TV - Penegasan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahwa tidak ada larangan keturunan anggota PKI mendaftar seleksi anggota TNI patut diapresiasi. <br /> <br />Bukan tanpa alasan, hal ini membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa untuk mengabdi pada negeri. <br /> <br />Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, tidak mempermasalahkan pernyataan Panglima TNI. <br /> <br />Menurutnya, pernyataan Panglima merupakan penegasan dari aturan yang sudah ada sebelumnya; namun demikian, Dave Laksono meminta penelitian khusus tetap dilakukan untuk mengetahui latar belakang calon pendaftar seleksi ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri. <br /> <br />Termasuk untuk menyaring dari kemungkinan paparan paham radikalisme. <br /> <br />Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto berpandangan, selama ini, memang tidak pernah ada larangan bagi keturunan PKI mendaftar sebagai prajurit TNI. <br /> <br />Menurut Soleman, yang dilarang menjadi prajurit TNI adalah orang yang terpengaruh paham PKI. <br /> <br />Penegasan dinilai akan menghapus stigma dan diskriminasi akibat peristiwa yang terjadi lebih dari setengah abad silam. <br /> <br />Lantas, sudah tepatkah langkah Jenderal Andika memperbolehkan keturunan anggota PKI mendaftar seleksi TNI? <br /> <br />Lalu, bagaimana sebaiknya pemeriksaan latar ideologi calon anggota TNI, Polri, dan ASN? <br /> <br />Sudah bergabung secara daring, Anggota Komisi Pertahanan DPR, Bobby Adhityo Rizaldi; Sejarawan Senior, Asvi Warman Adam; dan Pengamat Militer, Khairul Fahmi. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/275823/komisi-i-dpr-soal-penegasan-syarat-daftar-tni-dari-panglima-pastikan-tes-anggotanya-harus-jelas
