KOMPAS.TV - Persoalan minyak goreng sepertinya belum menemukan titik akhir di negeri ini. <br /> <br />Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran, kepolisian kemudian bekerja sama dengan Menteri Perindustrian sepakat untuk membentuk satuan tugas. <br /> <br />Satgas ini bertugas untuk mengawasi produksi dan distribusi minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter agar bisa sampai ke masyarakat. <br /> <br />Tak hanya itu, pemerintah kemudian menghadirkan pula bantuan langsung tunai atau BLT untuk membantu masyarakat yang terimbas naiknya harga minyak goreng. <br /> <br />Kebijakan yang disampaikan langsung Presiden Jokowi ini akan memberikan bantuan mulai bulan April, senilai Rp 300.000. <br /> <br />Baca Juga Penumpang Melonjak 40%, Operasional KRL Diperpanjang HIngga Pukul 12 Malam di https://www.kompas.tv/article/276935/penumpang-melonjak-40-operasional-krl-diperpanjang-hingga-pukul-12-malam <br /> <br />Bantuan akan diberikan pada 23 juta warga yang masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai, Program Keluarga Harapan, dan penjual gorengan. <br /> <br />Kebijakan pun diapresiasi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. <br /> <br />Namun Puan mengingatkan, jika kebijakan BLT hanyalah solusi jangka pendek, Pemerintah menurutnya tetap harus membenahi tata niaga minyak goreng dari hulu hingga hilir. <br /> <br />Dugaan adanya mafia minyak goreng dibalik kelangkaan yang terjadi beberapa bulan terakhir, sebelumnya juga pernah disampaikan masyarakat Antikorupsi Indonesia. <br /> <br />MAKI bahkan sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung terkait dugaan adanya kerja sama antara para eksportir bahan baku minyak dan oknum pejabat yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran. <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/276947/atasi-kelangkaan-minyak-satuan-tugas-dibentuk-dan-pemerintah-hadirkan-bantuan-langsung-tunai
