JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkap, kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng diduga bentuk urunan dana untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024. <br /> <br />Dalam cuitannya di media sosial twitter, Masinton Pasaribu mengatakan, korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. <br /> <br />Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta Kejaksaan Agung terus melakukan penyidikan kasus izin ekspor minyak goreng. <br /> <br />Kejaksaan Agung memastikan, tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi ekspor bahan minyak goreng, meski sudah ada empat tersangka yang ditetapkan. <br /> <br />Baca Juga Maruf Amin Minta Mafia Minyak Goreng Ditindak Tegas Hingga Larangan Ekspor Minyak oleh Jokowi di https://www.kompas.tv/article/282788/ma-ruf-amin-minta-mafia-minyak-goreng-ditindak-tegas-hingga-larangan-ekspor-minyak-oleh-jokowi <br /> <br />Kemungkinan bertambahnya tersangka baru, masih terbuka lebar. <br /> <br />Kejaksaan Agung, kini tengah mendalami dampak kerugian perekonomian, dalam kasus yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan tiga bos perusahaan minyak swasta ini. <br /> <br />Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta pusat menolak gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi terkait dugaan mafia minyak goreng. <br /> <br />Hakim menilai permohonan MAKI prematur. <br /> <br />Atas penolakan ini, kuasa hukum maki menyebut menghormati putusan hakim. <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/283365/soal-mafia-minyak-goreng-kejagung-usut-kasus-izin-ekspor-hingga-gugatan-maki-ditolak-hakim
