KOMPAS.TV - Membingungkan, pemerintah kembali meralat kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng. <br /> <br />Presiden mengumumkan semua jenis bahan baku minyak goreng dilarang ekspor, termasuk CPO. <br /> <br />Pernyataan Presiden ini berbeda dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI, Airlangga Hartarto sehari sebelumnya, yang bilang bahwa jenis bahan baku yang dilarang hanya RBD Palm Olein. <br /> <br />Larangan ekspor sudah berlaku per hari ini, Kamis, (28/3) pukul 00.00. <br /> <br />Presiden menilai volume ekspor lebih besar dibanding kebutuhan dalam negeri, maka kebijakan ini diharapkan bisa menekan harga minyak goreng yang masih tinggi. <br /> <br />Dalam kesempatan yang berbeda, Airlangga Hartarto juga menyampaikan, aturan lengkap larangan ekspor akan diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag); sementara pengawasan pelaksanaan akan dilakukan Bea Cukai. <br /> <br />Yang terdampak dari ketidakjelasan kebijakan ini adalah petani. <br /> <br />Harga tandan buah segar, TBS Sawit anjlok hingga 70 persen. <br /> <br />Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai keterangan pemerintah soal larangan ini tidak detail dan malahan membuat spekulan bisa memainkan harga TBS petani. <br /> <br />Padahal, di bulan Maret hingga pertengahan April, harga TBS sawit sempat menyentuh harga tertingginya. <br /> <br />APKASINDO berharap dengan kebijakan ini, pabrikan sawit bisa membeli TBS petani dengan harga wajar. <br /> <br />Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai pemerintah plin-plan soal kebijakan larangan ekspor ini. <br /> <br />Pemerintah juga seharusnya mencari akar masalah dari semrawutnya kebijakan ini. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/284159/kebijakan-larangan-ekspor-sawit-berubah-ubah-siapa-yang-paling-terdampak
