KOMPAS.TV - 38 dari total 50 anggota DPRD Depok, Jawa Barat mengajukan mosi tidak percaya dan interpelasi terhadap Wali Kota Mohammad Idris dan Ketua DPRD TM Yusufsyah Putra. <br /> <br />Para anggota DPRD di luar fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menduga kuat ada unsur politisasi dalam program Kartu Depok Sejahtera. <br /> <br />Baca Juga Ketua DPRD DKI Sorot Transparansi soal Penghuni Kampung Susun Bayam, Begini Katanya di https://www.kompas.tv/article/287306/ketua-dprd-dki-sorot-transparansi-soal-penghuni-kampung-susun-bayam-begini-katanya <br /> <br />Kisruh DPRD Depok dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Pemerintah Kota Depok memuncak saat sidang paripurna. <br /> <br />Sebelumnya 38 anggota DPRD non fraksi PKS meminta Kartu Depok Sejahtera masuk dalam pembahasan, namun ditolak ketua DPRD Depok yang merupakan anggota fraksi PKS sebagai pimpinan sidang. <br /> <br />Para anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya dan interpelasi ini berasal dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN Demokrat, PKB, PPP, dan PSI. <br /> <br />Ada dugaan kuat, program Kartu Depok Sejahtera dengan anggaran senilai Rp 100 miliar yang disetujui DPRD ini menjadi alat politisasi dan menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/287324/38-anggota-dprd-depok-ajukan-mosi-tidak-percaya-pada-walkot-depok-mohammad-idris
