KOMPAS.TV - Larangan ekspor bahan baku minyak goreng, yakni minyak sawit dan turunan-nya tidak serta merta menuntaskan masalah minyak goreng. <br /> <br />Isu berkepanjangan soal sawit ini sampai memengaruhi popularitas presiden. <br /> <br />Kita lihat kajian dari Indikator Politik Indonesia. <br /> <br />Survei indikator mencatat tingkat kepuasan presiden di 58,1 persen di saat inflasi naik. <br /> <br />Memang penyebab inflasi ini beragam, tetapi harga minyak goreng menjadi penyumbang inflasi yang signifikan. <br /> <br />Korelasi antara penanganan isu minyak goreng dengan penilaian kinerja presiden juga terlihat dari survei indikator selama 5 hingga 10 Mei 2022. <br /> <br />Berikut 4 alasan teratas yang diambil dari para responden yang tidak puas dengan kinerja presiden. <br /> <br />Pertama, 28,9 persen responden diantaranya mengatakan karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat. <br /> <br />Kedua, bantuan tidak merata. <br /> <br />Kemudian, perihal lapangan kerja atau pengangguran dan terakhir gagal menangani mafia minyak goreng. <br /> <br />Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesa Burhanuddin Muhtadi menilai larangan ekspor sawit tidak bisa berlarut-larut agar tidak menekan penerimaan negara. <br /> <br />Pemerintah dapat menerapkan "Reward and Punishment" kepada eksportir sawit. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/289379/masyarakat-tak-lagi-percaya-pada-presiden-hingga-pendapat-negara-berkurang-karena-larangan-ekspor
