JAKARTA, KOMPAS.TV DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja. <br /> <br />Pengesahan UU PPP ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 24 Mei 2022. <br /> <br />Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. <br /> <br />Baca Juga Tok, DPR Sahkan RUU Pembentukan RUU Peraturan Perundang-undangan untuk Jadi Landasan Omnibus Law di https://www.kompas.tv/article/291985/tok-dpr-sahkan-ruu-pembentukan-ruu-peraturan-perundang-undangan-untuk-jadi-landasan-omnibus-law <br /> <br />"Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 13 tahun 2011 tentang PPP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan dan dijawab setuju serentak oleh peserta rapat. <br /> <br />Menurut Puan Maharani revisi UU PPP dilakukan pemerintah dan DPR karena tidak mengatur mekanisme pembentukan UU secara Omnibus Law atau Gabungan. <br /> <br />Revisi UU PPP nantinya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Video Editor: Febi Ramdani <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/292098/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-ppp-terkait-omnibus-law
