JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja produk impor menggunakan APBN dan APBD. <br /> <br />Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri evaluasi aksi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5) sore. <br /> <br />Menurut Jokowi, anggaran fantastis negara yakni APBN Rp 2.714 triliun dan APBD Rp 1.097 triliun merupakan uang rakyat. <br /> <br />"seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat APBN dan APBD BUMN uang rakyat ya jangan toh kita belikan barang-barang impor," ujar Jokowi. <br /> <br />Baca Juga Kritik PKS Ketika Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng: Kian Terasa Menteri Segala Urusan di https://www.kompas.tv/article/292426/kritik-pks-ketika-jokowi-tunjuk-luhut-urus-minyak-goreng-kian-terasa-menteri-segala-urusan <br /> <br />Jokowi juga minta agar pemakaian anggaran diperketat. <br /> <br />"anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa, karena uangnya gede banget besar sekali APBN kita" ujarnya. <br /> <br />Selain itu, Jokowi meningatkan kepada pejabat di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memiliki pemikiran yang sama terkait hal itu. <br /> <br />"saya lihat yang hadir di sini terutama eselon 1, eselon 2, sekda adalah pengambil kebijakan, pengambil keputusan dan pelaksanaan, sehingga kita undang agar kita memiliki pemikiran yang sama," pungkasnya. <br /> <br />Video Editor: Vila Randita <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/292459/larang-pemda-beli-produk-impor-jokowi-apbd-merupakan-uang-rakyat
