JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR bersama pemerintah, mulai membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, untuk rancangan APBN, tahun anggaran 2023. <br /> <br />DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara, sehingga bisa dikelola sebesar-besarnya, untuk kemakmuran rakyat. <br /> <br />Pada Selasa 24 Mei, Rapat Paripurna ke-23 DPR, digelar untuk agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau KEM dan PPKF. <br /> <br />Yakni untuk rancangan APBN tahun anggaran 2023. <br /> <br />Pada rapat sebelumnya, Kamis 20 Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan KEM dan PPKF. <br /> <br />Untuk asumsi ekonomi makro, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi, 5,3 hingga 5,9 persen. <br /> <br />Sedangkan inflasi, berada di kisaran 2,4 persen. <br /> <br />Baca Juga Tekan Harga BBM Murah, Jokowi Sebut Subsidi dari APBN yang Ditanggung Pemerintah Makin Besar di https://www.kompas.tv/article/292204/tekan-harga-bbm-murah-jokowi-sebut-subsidi-dari-apbn-yang-ditanggung-pemerintah-makin-besar <br /> <br />Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2023, diharap dapat menjawab tantangan, serta mendukung pencapaian target pembangunan, secara optimal. <br /> <br />RAPBN 2023, juga semestinya meliputi program-program pengentasan kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia, yang masih belum normal seperti sebelum pandemi covid-19. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/293295/bahas-rapbn-2023-dpr-komitmen-kelola-anggaran-negara-untuk-kemakmuran-rakyat
