KOMPAS.TV - Presiden Jokowi meminta mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan, dan mafia tanah. <br /> <br />Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada Menteri ATR, Kepala BPN yang baru, Hadi Tjahjanto, sesaat setelah reshuffle, Rabu 15 Juni lalu. <br /> <br />Di hari pertama bertugas sebagai Menteri ATR yang baru, Hadi Tjahjanto langsung menggelar rapat pimpinan di Kementerian ATR, untuk mempercepat kebijakannya hingga 2 tahun ke depan. <br /> <br />Baca Juga Ditangkap di Bandara Sentani, Anggota TNI Bawa Puluhan Butir Amunisi yang Akan Dijual ke KST! di https://www.kompas.tv/article/300226/ditangkap-di-bandara-sentani-anggota-tni-bawa-puluhan-butir-amunisi-yang-akan-dijual-ke-kst <br /> <br />Hadi mengaku masalah sengketa lahan bisa diselesaikan jika ada koordinasi yang baik antar lembaga, dan kementerian. <br /> <br />Pemerintah menargetkan setidaknya ada peningkatan penerbitan sertifikat tanah rakyat. <br /> <br />Mampukah Menteri dan Wakil Menteri Atr BPN yang baru menjawab tantangan, dan target yang diberikan Presiden Jokowi? <br /> <br />Khususnya dalam hal mafia tanah dan sengketa lahan? <br /> <br />Kompas TV bersama narasumber Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. <br /> <br />Baca Juga Didampingi 2 Kakaknya, Puan Maharani Resmikan Sebuah Gedung di Madiun dengan Nama Suami Pertama Mega di https://www.kompas.tv/article/300225/didampingi-2-kakaknya-puan-maharani-resmikan-sebuah-gedung-di-madiun-dengan-nama-suami-pertama-mega <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/300233/wakil-menteri-atr-bpn-indonesia-masih-terlambat-sertifikasi
