JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono, menyatakan pencabutan izin pondok pesantren tidak sama dengan pembubaran pesantren. <br /> <br />Pesantren Shiddiqiyah dinilai telah melanggar azas-azas penyelenggaraan pesantren, yang menjadi syarat perizinan untuk beroperasi. <br /> <br />Namun demikian, pencabutan izin ini tidak otomatis menghentikan kegiatan di pondok pesantren. <br /> <br />Buntut drama upaya penangkapan tersangka kasus pencabulan santriwati Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mencabut ijin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Kecamatan Ploso, Jombang. <br /> <br />Kanwil Kemenag Jawa Timur akan memfasilitasi para santri untuk pindah. <br /> <br />Sabtu (9/07) siang, suasana di sekitar Ponpes Shidiqiyah sendiri tampak lengang. <br /> <br />Sejumlah santri tampak berlalu lalang keluar masuk pesantren. <br /> <br />Baca Juga Pesantren Shiddiqiyyah Tak ada Aktivitas, Para Santri telah Dijemput Keluarga di https://www.kompas.tv/article/307385/pesantren-shiddiqiyyah-tak-ada-aktivitas-para-santri-telah-dijemput-keluarga <br /> <br />Belum terlihat ada orang tua santri yang menjemput anak mereka. <br /> <br />Pencabutan izin operasional Ponpes Shiddiqiyah, tidak berpengaruh bagi wali santri yang anaknya mondok. <br /> <br />Namun, wali santri meminta kementerian agama meninjau keputusan pencabutan izin ponpes. <br /> <br />Ada 1.041 santri dan santriwati, yang mondok di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Jombang. <br /> <br />Mereka menempuh pendidikan dari jenjang setara SD hingga SMA dengan pencabutan izin operasi ponpes shiddiqiyah, para santri kini menanti hak mereka atas pendidikan. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/307471/nasib-santri-usai-izin-ponpes-shiddiqiyyah-dicabut-dpr-jangan-terburu-buru-cabut-izin
