JAKARTA, KOMPAS TV Aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bagi-bagi minyak gratis di acara partai sambil kampanyekan sang anak tuai sorotan. <br /> <br />Salah satunya pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. <br /> <br />Ia mengapresiasi sikap Presiden Jokowi menegur aksi Zulkifli Hasan atau Zulhas. <br /> <br />Baca Juga Zulhas Bawa Anak Bagi-bagi Minyak, Jokowi Minta Fokus Kerja Turunkan Harga di https://www.kompas.tv/article/308257/zulhas-bawa-anak-bagi-bagi-minyak-jokowi-minta-fokus-kerja-turunkan-harga <br /> <br />"Teguran-teguran seperti ini sejak dulu ditunggu publik, kepada pembantu Presiden yang sangat vulgar melakukan kerja politik untuk pencapresan 2024," ucap Adi Prayitno. <br /> <br />Namun dalam hal lain Adi menyebut Presiden Jokowi harus jelas melihat konteks dan batasan menteri melakukan kerja politik. <br /> <br />"Yang paling penting, bagaimana presiden harus bisa sampaikan juga ke publik, dalam konteks apa seorang Ketum Partai yang posisinya sebagai menteri boleh melakukan kampanye politik?" lanjut Adi. <br /> <br />Di samping itu, Adi menyebut sebetulnya apa yang dilakuka Zulhas mengenakan atribut partai dan berkampanye adalah hal yang sah. <br /> <br />Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Zulhas nampak tidak sensitif dengan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. <br /> <br />"Yang dianggap salah dari Zulhas adalah, karena melekat pada dirinya seorang Menteri Perdagangan baru dilantik, kenapa tidak fokus menyelesaikan kisruh minyak goreng?" ucap Adi. <br /> <br />"Apa yang dilakukan pak Zulhas itu tidak sensitif secara politik," lanjutnya. <br /> <br />Bagi Adi, dalam kasus Zulhas dan Ketum lain yang bekerja politik sambil menjabat menteri, yang terpenting adalah Jokowi dapat jelas dalam batas toleransi. <br /> <br />"Sejauh mana Jokowi memberikan rasa toleransi kepada Ketum Partai yang saat ini menjadi para pembantunya?" <br /> <br />Video Editor: Firmansyah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/308649/pengamat-sebiut-zulhas-tak-sensitif-tapi-jokowi-harus-jelas-soal-batasan-kerja-politik-menteri
