JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat kebijakan publik meminta pemerintah menyempurnakan akurasi data penerima; terutama di luar Ibu Kota Jakarta. <br /> <br />Sementara, pihak Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan, data bantuan langsung tunai merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS). <br /> <br />Pengawasan pembagian BLT juga melibatkan Ketua RT RW hingga Kepala Desa. <br /> <br />Pemerintah wajib tepati janji dan ketat mengawasi, bansos pengalihan BBM, sampai tepat sasaran; ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan. <br /> <br />Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) secara tepat sasaran jadi tugas pemerintah. <br /> <br />Penyempurnaan data jadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah. <br /> <br />Ya, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, sejak Sabtu (3/9) lalu. <br /> <br />Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan sejumlah tambahan bantalan sosial, salah satunya BLT BBM. <br /> <br />Pemerintah menyiapkan BLT senilai Rp 24 triliun. <br />_____ <br /> <br />Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam nonstop di https://www.kompas.tv/live. <br /> <br />Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk, subscribe channel YouTube Kompas TV! <br /> <br />Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: https://www.kompas.tv. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/325518/blt-bbm-rp-24-t-pengamat-data-di-sejumlah-daerah-belum-akurat
