JAKARTA, KOMPAS TV - Komnas HAM melalui Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan lima rekomendasi terkait Polri pada Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Sejumlah poin rekomendasi berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dengan salah satu tersangka Ferdy Sambo. <br /> <br />Rekomendasi pertama, Komnas HAM rekomendasikan pemerintah untuk mengawasi dan audit kinerja dan kultur Polri. <br /> <br />Baca Juga Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Kepada Menko Polhukam di https://www.kompas.tv/article/327502/komnas-ham-serahkan-hasil-penyelidikan-kasus-pembunuhan-brigadir-yosua-kepada-menko-polhukam <br /> <br />"Pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian RI, untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggran HAM." ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Senin (12/9). <br /> <br />"Tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua, tapi juga dari data data pengaduan kasus kasus yang kami tangani," lanjutnya. <br /> <br />Rekomendasi kedua juga dikaitkan Komnas HAM dengan kasus Ferdy Sambo, yaitu mekanisme pencegahan dan penanganan berkala perihal kasus kekerasan oleh anggota polisi. <br /> <br />"Kedua, merekomendasikan Presiden memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan berkala terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan, yang dilakukan oleh anggota Polri," ucap Ketua Komnas HAM. <br /> <br />"Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polrinya, bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan." lanjutnya. <br /> <br />Rekomendasi ketiga, pemerintah agar melakukan pengawasan bersama Komnas HAM terkait kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. <br /> <br />Rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan hadirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <br /> <br />Komnas HAM rekomendasikan pembentukan direktorat perlindungan perempuan dan anak, serta mempercepat kehadiran infrastruktur UU TPKS. <br /> <br />Video Editor: Firmansyah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/327506/5-rekomendasi-komnas-ham-soal-polri-untuk-pemerintah-singgung-kasus-sambo
