JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menduga Gubernur Papua, Lukas Enembe memiliki penghubung di Singapura, terkait transaksi mencurigakan yang disalurkan ke kasino di Singapura. <br /> <br />Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menyatakan sudah mengantongi nama dan akan menggali keterlibatan orang tersebut. <br /> <br />Nilai transaksi mencapai SGD 55 juta atau sekitar Rp 560 miliar. <br /> <br />Uang Rp 560 miliar disebut nilainya setara sepertiga dari total Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi Papua tahun 2022, yakni sebesar Rp 1,5 triliun. <br /> <br />PPATK juga menemukan setoran tunai lain sebesar SGD 5 juta. <br /> <br />Pascapenetapannya sebagai tersangka oleh KPK, Gubernur Papua, Lukas Enembe belum memenuhi panggilan KPK. <br /> <br />KPK mengingatkan Lukas Enembe untuk koperatif terhadap proses hukum. <br /> <br />Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut kliennya enggan ke Jakarta untuk diperiksa KPK, bahkan ia meminta KPK datang ke Papua. <br /> <br />Peneliti Indonesia Corruption Watch (IPW), Kurnia Ramadhana menyebut, jika Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka, Lukas bisa mengajukan praperadilan. <br /> <br />Temuan aliran dana Gubernur Papua menjadi ironi di tengah kondisi Provinsi Papua yang masih berjuang mengatasi masalah kemiskinan. <br /> <br />Diperlukan pengawasan dan evaluasi agar dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk rakyat tidak diselewengkan. <br /> <br />Dugaan aliran dana dari Gubernur Papua ke kasino di Singapura, jumlahnya mencapai Rp 560 miliar. <br /> <br />Lantas, bagaimana proses hukum yang kini berjalan? <br /> <br />Kompas TV akan berbincang dengan Theo Litaay, Tenaga Ahli Utama Kantor Stap Presiden. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/330803/menolak-ke-jakarta-untuk-diperiksa-apa-kata-kantor-staf-presiden-soal-dugaan-korupsi-lukas-enembe
