JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan menanggapi soal kadernya, Ganjar Pranowo, yang menduduki posisi teratas Survei Kepemimpinan Nasional Litbang Kompas. <br /> <br />PDI-P menyebut, keputusan pen-"Capres"-an partai, tetap berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. <br /> <br />Ya, PDI-P menilai wajar, masyarakat memiliki persepsi soal Bakal Capres lewat survei. <br /> <br />Namun partai masih terus mengkaji lewat Badan Penelitian Pusat PDI-P, dari sisi politik, sosiologis, dan berbagai perspektif; yang nantinya untuk diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. <br /> <br />Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan Ketua DPC PDI-P Solo itu melanggar kewenangan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, terkait penentuan Capres dan Cawapres. <br /> <br />Alhasil, FX Rudy dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir. <br /> <br />Sebelum FX Rudy, DPP PDI Perjuangan lebih dulu memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (24/10) lalu. <br /> <br />Usai diklarifikasi, Ganjar dijatuhi sanksi teguran tertulis, terkait penyataannya siap jadi Capres 2024. <br /> <br />Ganjar langsung menerima sanksi teguran tertulis, sambil mengiyakan urusan Pilpres sebagai keputusan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri. <br /> <br />Tak hanya FX Rudy dan Ganjar Pranowo yang kena sanksi dari DPP. <br /> <br />Dewan Kolonel, yang terdiri dari sekelompok anggota DPR Fraksi PDI-P pendukung Puan Maharani maju Capres, juga dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir. <br /> <br />Di antaranya Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/342043/survei-litbang-kompas-elektabilitas-pdi-perjuangan-gerindra-demokrat-unggul-di-pilpres-2024
