TEMPO.CO - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukanlah suatu prestasi yang hebat.<br /><br />"OTT kepala daerah yang selama ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan prestasi hebat," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.<br /><br />Menurut Tito, selama ini sistem politik Indonesia yang memakan biaya politik tinggi, membuka peluang kepala daerah melakukan korupsi. Sehingga, ujar dia, mudah sekali menarget kepala daerah yang melakukan korupsi.<br /><br />"Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito.<br /><br /><br />Untuk itu, ujar Tito, saat ini pihaknya sedang mencari solusi untuk mengurangi biaya Pilkada langsung yang tinggi ini agar kepala daerah tak lagi melakukan korupsi.<br /><br />"Harus dilakukan kajian akademik. Kalau hasil kajiannya Pilkada langsung lebih baik, ya kita lakukan. Kalau lebih banyak negatifnya, ya kita pikirkan mekanisme pemilihan yang lain," ujar Tito.<br /><br />Subscribe: https://www.youtube.com/c/tempovideochannel<br /><br />Official Website: http://www.tempo.co<br />Official Video Channel on Website: http://video.tempo.co<br />Facebook: https://www.facebook.com/TempoMedia<br />Instagram:https://www.instagram.com/tempodotco/<br />Twitter: https://twitter.com/tempodotco<br />Google Plus: https://plus.google.com/+TempoVideoChannel
