JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Hukum dan HAM telah menyerahkan draft terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Komisi III DPR, pada 9 November lalu. <br /> <br />Kemenkumham mengklaim draft RKUHP terbaru diberikan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di 11 kota. <br /> <br />Bagaimana memastikan isi draft RKUHP ini tidak multitafsir dan tidak mengkriminalisasi masyarakat? <br /> <br />Kita tanyakan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej. <br /> <br />Baca Juga Pelaku Sudah Buat Surat Terbuka, Pakar: Sebaiknya Pengunggah Olok-Olok Ibu Iriana Dimaafkan di https://www.kompas.tv/article/350214/pelaku-sudah-buat-surat-terbuka-pakar-sebaiknya-pengunggah-olok-olok-ibu-iriana-dimaafkan <br /> <br /> <br /> <br />---- <br /> <br />Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live <br /> <br />Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk, subscribe channel YouTube Kompas TV! <br /> <br />Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: https://www.kompas.tv <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/350218/dengar-aspirasi-dari-11-kota-wamenkumham-rkuhp-transparan-dan-serap-aspirasi-publik
