Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan teguran kepada Pemerintah RI karena disahkannya RKUHP menjadi KUHP. <br />PBB menilai pengesahan tersebut dilakukan tanpa mengedepankan nilai kebebasan dasar dan hak asasi manusia (HAM). <br />Sejumlah aturan dalam KUHP yang direvisi juga dianggap tidak sesuai nilai-nilai kemanusiaan.<br />PBB juga menyoroti hak atas privasi yang diatur dalam beleid serta hak atas kebebasan memeluk agama dan menyatakan pendapat. <br />PBB juga menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. <br />
