JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi bilang, sampai tahun 2023 tarif KRL tidak naik, namun untuk masyarakat berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif. <br /> <br />Menteri Perhubungan belum detail soal mekanisme pengenaan tarif, namun tengah mengkaji pilihan kartu perjalanan bagi pengguna KRL. <br /> <br />Jika dilihat ke belakang, tarif KRL selama ini termasuk kewajiban pelayanan public (PSO) yang disubdisi oleh pemerintah. <br /> <br />Budi Karya Sumadi menyebut, tarif KRL saat ini sebesar Rp 3.500 per 25 KM, merupakan tarif krl yang disubdisi oleh pemerintah; sedangkan untuk tarif tanpa subsidi, berkisar Rp 10-15 ribu. <br /> <br />Jika pembedaan tarif diberlakukan, bisa jadi tarif KRL untuk "orang kaya" akan berada di kisaran tersebut. <br /> <br />Subsidi PSO atau kewajiban pelayanan publik untuk tarif KRL terus naik. <br /> <br />Tahun 2021, subsidi yang terealisasi untuk dua KRL, yakni KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo mencapai Rp 2,14 triliun. <br /> <br />Jumlahnya naik menjadi Rp 3,051 triliun pada tahun 2022. <br /> <br />Untuk skemanya, 55 persen dari besaran tarif ditanggung dengan subsidi pemerintah dan 45 persen sisanya dibayar oleh penumpang. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/363242/menteri-perhubungan-ingin-bedakan-tarif-krl-orang-kaya-apa-kata-masyarakat
