Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)<br />Mahfud MD menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang<br />atau Perppu Cipta Kerja bisa diterbitkan meskipun Mahkamah Konstitusi (MK)<br />menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional.<br /><br />Menurut Mahfud, Perppu Ciptaker tersebut tidak mampu mengangkangi putusan MK mengenai putusan inskonstitusional UU Cipta Kerja.<br /> <br />Kendati begitu, secara prosedural Perppu masih bisa digunakan jika negara sedang dalam kondisi genting.
