JAKARTA, KOMPAS.TV - Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menuai polemik di masyarakat. <br /> <br />Meski pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan Perppu Ciptaker prosedural, tetapi urgensi penerbitan PERPPU dinilai pakar hukum menerabas putusan MK bahkan cacat prosedural. <br /> <br />Pemerintah memberi kado tahun baru bagi pekerja dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. <br /> <br />Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, terbitnya Perppu Cipta Kerja telah sesuai prosedur. <br /> <br />Menurut mahfud, pemerintah terbuka untuk berdiskusi dan terbuka Perppu Cipta Kerja diuji secara politik di DPR atau political review termasuk uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Mahfud menyebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 itu dipercepat, karena dinilai pemerintah mempermudah pekerja. <br /> <br />Baca Juga Jamin Ginting Sebut Kata "Hajar" dari Sambo Identik dengan Tembak dan Membunuh di https://www.kompas.tv/article/364620/jamin-ginting-sebut-kata-hajar-dari-sambo-identik-dengan-tembak-dan-membunuh <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/364631/alasan-berbagai-pihak-sebut-perppu-cipta-kerja-cacat-prosedural
