JAKARTA, KOMPAS.TV - Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menuai polemik di masyarakat. <br /> <br />Meski pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan Perppu Ciptaker prosedural, tetapi urgensi penerbitan Perppu dinilai pakar hukum menerabas putusan MK bahkan cacat prosedural. <br /> <br />Pemerintah memberi kado tahun baru bagi pekerja dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. <br /> <br />Baca Juga Alasan Berbagai Pihak Sebut Perppu Cipta Kerja Cacat Prosedural di https://www.kompas.tv/article/364631/alasan-berbagai-pihak-sebut-perppu-cipta-kerja-cacat-prosedural <br /> <br />Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, terbitnya Perppu Cipta Kerja telah sesuai prosedur. <br /> <br />Menurut mahfud, pemerintah terbuka untuk berdiskusi dan terbuka Perppu Cipta Kerja diuji secara politik di DPR atau political review termasuk uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Mahfud menyebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 itu dipercepat, karena dinilai pemerintah mempermudah pekerja. <br /> <br />Baca Juga Airlangga Hartarto Klaim Perppu Cipta Kerja Kebutuhan Mendesak di Tengah Ancaman Resesi Global di https://www.kompas.tv/article/364295/airlangga-hartarto-klaim-perppu-cipta-kerja-kebutuhan-mendesak-di-tengah-ancaman-resesi-global <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/364639/reaksi-pemerintah-saat-perppu-cipta-kerja-dianggap-trabas-putusan-mk-hingga-cacat-prosedural
