JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil jalan berisiko guna menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU Cipta Kerja tidak konstitusional bersyarat. <br /> <br />Putusan MK sendiri tidak bulat, dari sembilan hakim konstitusi, empat hakim konstitusi mengatakan UU Cipta Kerja konstitusional. <br /> <br />MK memberi batas waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi publik. <br /> <br />Tenggat waktu dua tahun yang diberikan MK akan tiba pada November 2023. <br /> <br />Mengapa jalan itu berisiko? Pemerintah mengambil jalan menerbitkan Perppu bukan melalui mekanisme pembahasan UU biasa, membahas pasal demi pasal RUU bersama DPR. <br /> <br />UUD 1945 memang memberi ruang kepada presiden untuk menerbitkan Perppu dengan syarat "ada kegentingan memaksa". <br /> <br />Frase "kegentingan memaksa" sendiri sebagai syarat Perppu diterbitkan, lebih banyak karena penilaian subyektif dari pemerintah. <br /> <br />Beberapa Perppu diterbitkan dalam pemahaman awam yang sebenarnya biasa biasa saja, dan Perppu-perppu itu disetujui oleh DPR. <br /> <br />Sementara itu, MK telah mencoba menfasirkan frase "kegentingan memaksa". <br /> <br />Pertama, ada kemendesakan menyelesaikan masalah hukum secara cepat, UU belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum dan tak biasa diatasi dengan mekanisme hukum biasa. <br /> <br />Pertanyaannya adalah apakah penerbitan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai dengan tafsir kegentingan memaksa yang telah diputuskan MK? <br /> <br />Secara konstitusional presiden harus menyerahkan Perppu itu kepada DPR pada masa sidang berikutnya untuk mendapatkan persetujuan. <br /> <br />Jika DPR setuju, Perppu Cipta Kerja akan menjadi UU. <br /> <br />Sebaliknya, jika DPR tidak setuju, Perppu itu harus dicabut. <br /> <br />Pertarungan sekarang ada di DPR. <br /> <br />Berdasarkan matematika politik, DPR yang mayoritas pendukung pemerintah, di atas kertas akan menyetujui Perppu Cipta Kerja. <br /> <br />Namun, situasi tahun politik di mana partai akan mempertimbangkan benefit dan electoral, situasi bisa berubah. <br /> <br />Video Editor: Mukhammad Rengga <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/365735/kontroversi-perppu-cipta-kerja-jokowi-tempuh-jalan-berisiko-opini-budiman
