JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, terbitnya Perppu Cipta Kerja telah sesuai prosedur. <br /> <br />Soal kontroversi substansi, Mahfud mempersilakan Perppu itu diuji di DPR dan Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Baca Juga Sambo Ancam Anak Buah Sehingga Tak Ada yang Sebut Soal Rekaman CCTV ke Penyidik di https://www.kompas.tv/article/365349/sambo-ancam-anak-buah-sehingga-tak-ada-yang-sebut-soal-rekaman-cctv-ke-penyidik <br /> <br />Menurut Mahfud, alasan kegentingan terbitnya Perppu sepenuhnya Hak Subjektif Presiden, serta Perppu Cipta Kerja terbuka diuji secara politik di DPR atau Political Review. <br /> <br />Juga jika ada pihak yang melakukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Mahfud menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu dipercepat karena tak ada unsur koruptif dan dinilai pemerintah mempermudah pekerja. <br /> <br />Baca Juga [BREAKING NEWS] Ada 8 Parpol Parlemen Tolak Usulan Pemilu Proporsional Tertutup di https://www.kompas.tv/article/365978/breaking-news-ada-8-parpol-parlemen-tolak-usulan-pemilu-proporsional-tertutup <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/365990/perppu-cipta-kerja-dikritik-mahfud-md-jangan-masuk-ke-soal-pribadi-yang-tak-berhubungan
