JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam, Mahfud MD kembali angkat bicara, soal Perppu Cipta Kerja. <br /> <br />Mahfud menegaskan, Perppu itu sah secara prosedur. <br /> <br />Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta siang tadi, Mahfud menyebut ancaman resesi dan krisis global jadi pertimbangan kegentingan memaksa, sehingga terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. <br /> <br />Baca Juga Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD Sebut Penerbitan UU untuk Tanggulangi Ekonomi Global Indonesia 2030 di https://www.kompas.tv/article/366048/perppu-cipta-kerja-mahfud-md-sebut-penerbitan-uu-untuk-tanggulangi-ekonomi-global-indonesia-2030 <br /> <br />Perppu ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Mahfud juga menyebut, secara materi, Perppu itu akan diuji DPR. <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/366068/mahfud-sebut-ancaman-resesi-dan-krisis-global-jadi-alasan-mendesak-diterbitkannya-perppu-cipta-kerja
