Wacana penetapan ruas jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali digemakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.<br /><br />Adanya kebijakan ini diharapkan bisa menekan kemacetan dan mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum.<br /><br />Sayangnya, penerapan kebijakan ini justru menuai pro dan kontra dari khalayak. Pemerintah bahkan menjadi sasaran amukan dari beberapa pihak yang tak setuju dengan kebijakan tersebut.<br /><br /><br /><br /><br />link terkait:<br />https://www.suara.com/news/2023/01/10/102321/ramai-pro-kontra-kebijakan-jalan-non-tol-berbayar-di-jakarta-kader-demokrat-digagas-sejak-zaman-anies<br /><br /><br /><br /><br /><br /># Anies Baswedan # DKI Jakarta # Demokrat # Electronic Road Pricing # Sri Mulyani<br /><br /><br /><br /><br />Homepage: https://www.suara.com<br />Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom<br />Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/<br />Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
