KOMPAS.TV - Kepala Desa dari berbagai daerah pekan lalu berunjuk rasa di depan DPR. <br /> <br />Mereka menuntut Revisi UU Desa terkait masa jabatan dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun. <br /> <br />Saat ini, masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. <br /> <br />Masa jabatan Kepala Desa maksimal 6 tahun, serta boleh menjabat maksimal tiga kali secara berturut turut atau tidak berturut-turut. <br /> <br />Presiden Jokowi pun merespons permintaan para Kepala Desa. <br /> <br />Tidak secara tegas, Jokowi mempersilakan aspirasi Kepala Desa disampaikan ke DPR. <br /> <br />Baca Juga 126 Penumpang Lion Air Rute Merauke-Jayapura Harus Tunda Penerbangan hingga Besok! Ada Apa? di https://www.kompas.tv/article/372194/126-penumpang-lion-air-rute-merauke-jayapura-harus-tunda-penerbangan-hingga-besok-ada-apa <br /> <br />Sementara itu, Pimpinan Komisi V DPR RI sebagai salah satu mitra dari Kemendes PDTT menyebut pemerintah harus mengkaji aturan terkait wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. <br /> <br />Sebelumnya Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengklaim Presiden Jokowi setuju dengan usulan perpanjangan jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. <br /> <br />Analis Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubeidilah Badrun menilai tuntutan jabatan pertambahan jabatan Kades jelang 2024 dikhawatirkan berhubungan dengan agenda pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024. <br /> <br />Menurut data Kementerian Desa, saat ini ada 74.000 lebih desa di seluruh Indonesia. <br /> <br />Setiap desa mengelola dana desa yang nilainya mencapai 1 miliar. <br /> <br />Adapun anggaran dana desa seluruh indonesia mencapai Rp 67 triliun. <br /> <br />Namun, pengelolaan dana desa tidak lepas dari jeratan kasus korupsi. <br /> <br />KPK mencatat, selama 9 tahun ada kasus korupsi yang terjadi di 601 desa. <br /> <br />Kasus korupsi dana desa melibatkan 686 Kepala Desa dan perangkat desa. <br /> <br />Saat ini, Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih dalam tahap pembahasan di DPR. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/372197/polemik-masa-jabatan-kades-9-tahun-revisi-uu-desa-kini-masih-tahap-pembahasan-dpr
