JAKARTA, KOMPAS.TV - Ratusan buruh berdemo di depan Gedung DPR, Senayan Jakarta awal pekan ini, Senin (6/02). <br /> <br />Demonstrasi buruh dilakukan agar anggota dewan tidak mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker menjadi undang-undang. <br /> <br />Perppu Ciptaker dibuat di ujung tahun 2022, oleh pemerintahan Joko Widodo. <br /> <br />Argumentasinya, untuk mengisi kekosongan aturan hukum setelah diputus Mahkamah Konstitusi pada 2022 untuk diperbaiki. <br /> <br />Kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Perppu segera disahkan menjadi undang-undang setelah komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR. <br /> <br />Soal Perppu Ciptaker, Litbang Kompas menggelar jajak pendapat pada Januari 2023. <br /> <br />Baca Juga Polemik Perppu Ciptaker, Antara Kesejahteraan Pekerja dan Pertumbuhan Ekonomi di https://www.kompas.tv/article/376148/polemik-perppu-ciptaker-antara-kesejahteraan-pekerja-dan-pertumbuhan-ekonomi <br /> <br />Apakah publik yakin, Perppu Ciptaker mewakili aspirasi masyarakat. <br /> <br />Hasilnya, 60,5 persen menjawab tidak mewakili, 30,5 persen mewakili dan 8,9 persen tidak tahu. <br /> <br />Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diteken Presiden Joko Widodo pada Desember 2022, untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Hingga mendekati janji disahkan sebagai undang-undang, substansi Perppu Ciptaker masih menuai perdebatan di masyarakat. <br /> <br />Di antaranya terkait upah minimum, pekerjaan alih daya atau outsourcing, hingga pesangon. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/376737/seberapa-penting-bagi-pemerintah-untuk-terbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2022
